Apa itu Doktrin Monroe?

Pembaharuan Terakhir: Februari 16, 2024
penulis: y7rik

Doktrin Monroe adalah kebijakan luar negeri Amerika Serikat yang dicanangkan oleh Presiden James Monroe pada tahun 1823. Kebijakan ini menetapkan bahwa negara-negara Eropa tidak boleh lagi menjajah atau mengintervensi urusan negara-negara di benua Amerika. Doktrin ini bertujuan untuk melindungi kemerdekaan dan kedaulatan negara-negara di benua Amerika serta memastikan pengaruh Amerika Serikat di kawasan tersebut. Doktrin Monroe memainkan peran penting dalam mendefinisikan kebijakan luar negeri Amerika Serikat dan mengonsolidasikan kekuatannya di benua Amerika.

Arti Doktrin Monroe: Memahami Kebijakan Luar Negeri AS.

Doktrin Monroe adalah kebijakan luar negeri Amerika Serikat yang diumumkan oleh Presiden James Monroe pada tahun 1823. Tujuan utamanya adalah untuk menegaskan kedaulatan Amerika atas benua Amerika dan mencegah campur tangan kekuatan Eropa di wilayah tersebut.

Doktrin ini menganjurkan non-intervensi oleh negara-negara Eropa dalam urusan internal negara-negara Amerika, dan sebagai imbalannya, Amerika Serikat berjanji untuk tidak terlibat dalam konflik-konflik Eropa. Lebih lanjut, doktrin ini menetapkan bahwa setiap upaya kolonisasi atau intervensi Eropa di Amerika akan dianggap sebagai ancaman bagi keamanan Amerika Serikat.

Singkatnya, Doktrin Monroe bertujuan untuk mendorong kemerdekaan dan penentuan nasib sendiri negara-negara Amerika sekaligus memperkuat pengaruh AS di kawasan. Doktrin ini merupakan tonggak sejarah dalam kebijakan luar negeri Amerika, yang meletakkan fondasi bagi hegemoni AS di benua tersebut.

Oleh karena itu, memahami Doktrin Monroe sangat penting untuk memahami sikap Amerika Serikat terhadap negara-negara Amerika Latin dan Karibia, serta visinya tentang hubungan internasional dan pertahanan kepentingannya di kawasan tersebut.

Memahami Doktrin Monroe: apa itu dan pentingnya sejarahnya.

A Doktrin Monroe adalah kebijakan luar negeri Amerika Serikat yang dicanangkan oleh Presiden James Monroe pada tahun 1823, yang tujuan utamanya adalah mencegah intervensi kekuatan Eropa di Amerika. Inti dari doktrin ini adalah bahwa benua Amerika harus bebas dari penjajahan dan pengaruh eksternal, yang menjamin kemerdekaan dan kedaulatan negara-negara di kawasan tersebut.

A Pentingnya sejarah Asal usul Doktrin Monroe berkaitan dengan waktu pengumumannya. Pada awal abad ke-19, benua Amerika sedang mengalami proses kemerdekaan dari penjajah Eropa. Dengan diproklamasikannya doktrin ini, Amerika Serikat memposisikan dirinya sebagai pembela hak penentuan nasib sendiri bagi negara-negara Amerika, memperkuat pengaruhnya di kawasan tersebut, dan mengukuhkan posisinya sebagai kekuatan hemisfer.

Selain itu, Doktrin Monroe juga berkontribusi dalam membangun fondasi bagi apa yang kemudian menjadi politik luar Amerika Serikat, berdasarkan prinsip isolasionisme dan dalam membela kepentingan Amerika di benua tersebut. Sikap ini memengaruhi hubungan internasional di kawasan tersebut dan membentuk bagaimana Amerika Serikat akan berhubungan dengan negara-negara lain di masa depan.

Singkatnya, Doktrin Monroe merupakan deklarasi prinsip penting yang menandai posisi Amerika Serikat dalam kaitannya dengan Amerika Latin dan memiliki dampak signifikan dalam sejarah hubungan internasional.

Apa dampak doktrin ini di Amerika Tengah?

Doktrin Monroe, yang disahkan oleh Presiden AS James Monroe pada tahun 1823, memiliki dampak yang signifikan terhadap Amerika Tengah. Kebijakan luar negeri AS ini menetapkan bahwa setiap intervensi Eropa di Amerika akan dianggap sebagai ancaman bagi perdamaian dan keamanan benua tersebut. Ini berarti bahwa AS akan berkomitmen untuk melindungi negara-negara di benua tersebut dari segala upaya kolonisasi atau campur tangan asing.

Terkait:  Antonio José de Sucre, Marsekal Agung Ayacucho: biografi

Dampak Doktrin Monroe terhadap Amerika Tengah sangat signifikan selama abad ke-19, ketika kekuatan-kekuatan Eropa berusaha memperluas pengaruh mereka di kawasan tersebut. Dengan menyatakan Amerika sebagai wilayah terlarang bagi kekuatan-kekuatan Eropa, negara-negara Amerika Tengah merasa terlindungi dari potensi invasi atau upaya dominasi asing.

Namun, penerapan praktis Doktrin Monroe di Amerika Tengah tidak selalu positif. AS sering menggunakan kebijakan ini untuk membenarkan intervensi militer dan memaksakan pemerintahan yang menguntungkan kepentingannya di kawasan tersebut. Hal ini menyebabkan ketidakstabilan politik dan konflik internal di negara-negara Amerika Tengah seperti Nikaragua, Honduras, dan Guatemala.

Singkatnya, Doktrin Monroe memiliki dampak ambigu terhadap Amerika Tengah. Di satu sisi, Doktrin ini memberikan perlindungan terhadap penjajahan Eropa, tetapi di sisi lain, Doktrin ini digunakan sebagai pembenaran atas intervensi dan pemaksaan yang mengganggu stabilitas kawasan. Pengaruh doktrin ini masih terasa hingga saat ini, membentuk hubungan antara negara-negara Amerika Tengah dan Amerika Serikat.

Apa tujuan Manifest Destiny dalam sejarah Amerika Serikat?

Manifest Destiny adalah ideologi yang muncul di Amerika Serikat pada abad ke-19 untuk membenarkan perluasan wilayah negara. Diyakini bahwa rakyat Amerika memiliki misi ilahi untuk menyebarkan nilai-nilai dan institusi mereka ke wilayah barat, menaklukkan wilayah-wilayah baru, dan memperluas pengaruh mereka. Ideologi ini digunakan untuk membenarkan aneksasi wilayah-wilayah seperti Florida, Texas, dan California, serta perang melawan Meksiko.

Di sisi lain, Doktrin Monroe adalah kebijakan luar negeri yang dicanangkan oleh Presiden James Monroe pada tahun 1823. Kebijakan ini menyatakan bahwa negara-negara Eropa tidak boleh lagi menjajah atau mencampuri urusan negara-negara di benua Amerika. Doktrin ini merupakan respons terhadap upaya rekolonisasi beberapa negara Eropa setelah kemerdekaan koloni-koloni di Amerika Latin. Doktrin ini menetapkan Amerika Serikat sebagai pelindung negara-negara di benua tersebut dan memperkuat gagasan bahwa Amerika harus bebas dari campur tangan eksternal.

Sementara Manifest Destiny berusaha membenarkan perluasan wilayah Amerika Serikat, Doktrin Monroe bertujuan melindungi kemerdekaan dan kedaulatan negara-negara Amerika. Kedua ideologi tersebut mencerminkan visi ekspansionis dan imperialis Amerika Serikat saat itu, yang berupaya menegaskan pengaruh dan kekuasaannya di kawasan tersebut.

Apa itu Doktrin Monroe?

A Doktrin Monroe Deklarasi ini merupakan deklarasi prinsip yang mendefinisikan hubungan antara Amerika Serikat dan Amerika Latin. Deklarasi ini dinamai berdasarkan Presiden James Monroe, yang pertama kali memperkenalkannya dalam pidatonya di hadapan Kongres pada tahun 1823.

Dalam pidatonya, Monroe mengusung gagasan bahwa benua Amerika harus tetap merdeka dari Eropa. Oleh karena itu, ia menyatakan dukungannya terhadap negara-negara Amerika Latin, memastikan bahwa setiap upaya kolonisasi Eropa akan ditafsirkan sebagai tindakan permusuhan terhadap Amerika Serikat.

Terkait:  Prasasti Raimondi: Karakteristik dan Simbolisme

Saat itu, negara-negara tersebut telah merdeka beberapa tahun sebelumnya, dan demokrasi mereka masih lemah. Inilah sebabnya pemerintah AS khawatir kekuatan-kekuatan Eropa akan mencoba merebut kembali kendali atas mereka.

Doktrin Monroe dirangkum dalam frasa "Amerika untuk Rakyat Amerika". Berdasarkan konsep ini, Amerika Serikat mengambil sikap aktif terhadap segala intervensi eksternal di negara Amerika.

Awal

Selama tahun-tahun pertama, pidato Monroe tidak dianggap sebagai doktrin karena Amerika Serikat tidak memiliki kapasitas untuk melaksanakannya.

Negara Amerika ini bukanlah suatu kekuatan dan persenjataannya terbatas, sehingga mustahil baginya untuk mempertahankan kemerdekaan negara lain.

Misalnya, pada tahun 1833, pendudukan Inggris atas Kepulauan Falkland terjadi di Argentina tanpa perlawanan dari Amerika Serikat. Sepuluh tahun telah berlalu sejak Deklarasi Monroe, namun Amerika Serikat masih belum mampu melaksanakannya.

Kemudian, pada tahun 1845, Presiden James Polk mengambil alih pidato Monroe dan mulai mengubahnya menjadi sebuah doktrin yang dapat diterapkan secara nyata. Pada masa pemerintahannya, aneksasi Texas ditandatangani dan sebuah upaya dilakukan untuk membeli pulau Kuba dari kerajaan Spanyol.

Evolusi doktrin

Sejak Polk menghidupkan kembali Doktrin Monroe, penerapannya semakin meluas. Namun, terjadi perubahan: beberapa presiden menambahkan prinsip-prinsip baru yang menentukan sejarah wilayah tersebut.

Salah satu perubahan tersebut adalah Roosevelt Corollary, sebuah kontribusi yang diberikan Presiden Theodore Roosevelt pada awal abad ke-20.

Korolari Roosevelt menyatakan bahwa satu-satunya alasan intervensi bukanlah potensi kolonisasi Eropa. Menurut presiden ini, Amerika Serikat juga dapat mengintervensi urusan dalam negeri suatu negara jika tidak dikelola dengan baik.

Jelas, gagasan Roosevelt tentang "kesalahan penanganan urusan dalam negeri" merujuk pada keputusan yang tidak konsisten dengan kebijakan AS.

Karena alasan ini, berbagai intervensi yang dilakukan sejak saat itu telah menerima banyak kritik.

Intervensi militer

Prinsip-prinsip politik yang tercantum dalam Doktrin Monroe dipraktikkan dalam berbagai intervensi militer yang terjadi pada abad ke-19 dan ke-20. Beberapa di antaranya adalah:

  • Aneksasi Texas di 1845 Amerika Serikat mendukung kemerdekaan dan kemudian berperang dengan Meksiko. Konflik ini menyebabkan Amerika Serikat memperoleh lebih banyak wilayah, termasuk Arizona, New Mexico, California, Nevada, Utah, dan sebagian Wyoming.
  • Kemerdekaan Kuba pada tahun 1898 Amerika Serikat membantu perjuangan kemerdekaan melawan Spanyol dan selanjutnya mempertahankan kendali yang signifikan atas negara tersebut.
  • Pendudukan pertama Republik Dominika antara tahun 1916 dan 1924 . Dengan alasan ketidakstabilan politik di negara ini, Amerika Serikat mengambil alih kendali melalui pemerintahan militer.
  • Pemisahan Panama pada tahun 1903. Amerika Serikat turut serta dalam pemisahan Panama dari Kolombia. Sejak saat itu, Panama menjadi republik merdeka, tetapi tetap mempertahankan kehadiran militer Amerika hingga tahun 1999.
Terkait:  Hukum Pernada: Asal Usul, Mitos atau Realitas?

Kebijakan tetangga yang baik

Pada tahun 1934, Presiden Franklin Roosevelt menetapkan kebijakan Tetangga Baik dan mengakhiri Doktrin Monroe. Menurut manifesto baru ini, tidak ada negara yang berhak mengintervensi keputusan negara lain.

Namun, pada tahun 1945, dua fakta disajikan yang berkontribusi terhadap kemunduran dan hilangnya kebijakan ini.

Yang pertama adalah kematian Presiden Roosevelt, yang semasa hidupnya akan menjadi pembela hak penentuan nasib sendiri rakyat.

Namun lebih dari itu, tahun ini menandai berakhirnya Perang Dunia II dan dimulainya Perang Dingin. Peristiwa-peristiwa ini menandai realitas global baru yang akan mendorong kebangkitan kembali Doktrin Monroe.

Perang Dingin

Ketika Kuba mengambil alih pemerintahan sosialis dalam aliansi dengan Uni Soviet, pemerintah AS memutuskan untuk menghidupkan kembali Doktrin Monroe lagi.

Pada tahun 1962, Presiden John F. Kennedy menyatakan bahwa blokade ekonomi Kuba merupakan cara untuk mencegah intervensi asing di kawasan tersebut. Dalam hal ini, penerapan Doktrin Monroe bertujuan untuk melindungi seluruh benua dari "ancaman komunis".

Dengan prinsip yang sama, pemerintah AS melakukan intervensi di negara-negara Amerika Latin lainnya yang tampaknya dekat dengan komunisme.

Hal ini terjadi pada pemerintahan Sandinista di Nikaragua, perang saudara di El Salvador, intervensi di Guatemala di bawah Presiden Reagan, dan pendudukan kedua Republik Dominika di bawah Presiden Johnson.

Kritik terhadap Doktrin Monroe

Doktrin Monroe menerima kritik keras dari seluruh Amerika Latin. Isu-isu ini mengecam intervensi asing terhadap nasib suatu negara, terutama kerusakan yang disebabkan oleh sifat kekerasannya.

Namun, negara-negara yang terkena dampak bukanlah satu-satunya yang menentangnya: pemikir Amerika seperti Noam Chomsky juga menyatakan ketidaksetujuan yang serius.

Menurut Chomsky, Doktrin Monroe sebenarnya adalah deklarasi kekuatan AS atas negara-negara lain di benua itu.

Menurutnya, hal ini telah membenarkan tindakan seperti aneksasi Texas, kemerdekaan Panama, dan intervensi lain di negara-negara di kawasan tersebut.

Para kritikus doktrin ini juga mencatat adanya ambiguitas dalam penerapannya. Berdasarkan pengamatan ini, Amerika Serikat hanya melakukan intervensi dalam situasi yang menguntungkan kepentingannya.

Dalam kasus lain, seperti Perang Falkland, Amerika Serikat mengabaikan negara-negara Amerika Latin. Pada kesempatan itu, Presiden Reagan menyatakan dukungannya kepada pemerintahan Margaret Thatcher melalui Menteri Luar Negerinya.

Karena itulah sering diklaim bahwa konsep “Amerika untuk orang Amerika” sebenarnya berarti “seluruh benua untuk orang Amerika.”

Referensi

  1. American Historama (SF). Doktrin Monroe, 1823. Diakses dari american-historama.org
  2. Maya, M. (2016). Doktrin Monroe Diambil dari lhistoria.com
  3. McNamara, R. (2017). Doktrin Monroe Diambil dari thoughtco.com
  4. Ensiklopedia Dunia Baru. (2014). Doktrin Monroe. Diambil dari newworldencyclopedia.org.
  5. Para editor Encyclopædia Britannica. (2016). Encyclopædia Britannica. Diakses dari britannica.com
  6. Ensiklopedia Sejarah AS U*X*L. (2009). Doktrin Monroe. Diakses dari encyclopedia.com.